Dugaan Pungli Program MBG di Tasikmalaya Berakhir dengan Klarifikasi: “MBG Itu Sudah Jelas Gratis,” Tegas Wali Kota
Tasikmalaya- Sebuah gelombang kehebohan menerjang Kota Tasikmalaya akhir pekan lalu, menyusul viralnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam program bantuan pemerintah yang menyentuh kelompok paling rentan: ibu hamil dan balita. Program Makanan Bergizi (MBG) yang seharusnya menjadi penopang kesehatan, justru dituding menjadi sumber masalah.
Baca Juga : Kepedulian Brimob Jawa Barat Wujud Nyata Lewat Program Bus Sekolah Gratis
Merespon cepat gejolak masyarakat, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, tak menunggu lama. Pada hari Minggu, 12 Oktober 2025, ia secara langsung memimpin pertemuan darurat untuk mengurai benang kusut dugaan ini. Bertempat di Aula Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, pertemuan itu berhasil menyatukan semua pihak terkait, menciptakan dialog yang transparan untuk mencari solusi dan kejelasan.
Pertemuan Darurat: Mencari Fakta di Balik Viral
Suasana di aula kelurahan tegang namun penuh harap. Tak hanya dihadiri oleh Wali Kota Viman, pertemuan penting ini juga dihadiri oleh perwakilan Satgas MBG Provinsi Jawa Barat, tim dari SPPG Dapur Tawang sebagai penyedia makanan, serta para kader Posyandu Kelurahan Tanjung yang menjadi ujung tombak distribusi bantuan. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini.
Dalam pernyataannya yang tegas dan berwibawa, Wali Kota Viman Alfarizi kembali menegaskan prinsip dasar program tersebut. “Saya ingin tegaskan sekali lagi, program MBG bagi ibu hamil dan balita ini adalah program bantuan pemerintah yang 100% gratis. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada pungutan, apalagi biaya pengiriman. Itu sudah sangat jelas,” ujarnya, menepis segala bentuk spekulasi.
Suara dari Lapangan: Bantuan Sukarela atau Pungutan Terselubung?
Di sisi lain, seorang kader Posyandu yang hadir mencoba memberikan penjelasan dari sudut pandang mereka. Menurut sang kader, uang yang diterima dari warga sama sekali bukan pungutan wajib seperti yang diduga. Ia menyebutkan, tidak ada target pembayaran sebesar Rp 5.000 per penerima seperti yang beredar di media sosial.
“Yang terjadi di lapangan, ada beberapa warga yang dengan sukarela dan seikhlasnya memberikan uang, ada yang Rp 500, ada yang Rp 1.000, sebagai bentuk terima kasih. Uang tersebut kemudian kami kumpulkan bukan untuk kantong pribadi, melainkan untuk membeli kantong plastik sebagai wadah tambahan dan membantu biaya transportasi kader saat mendistribusikan bantuan ke lokasi yang jauh,” papar kader tersebut, berusaha meluruskan persepsi publik.
Akarnya Masalah: Kesalahpahaman Prosedur dan Sistem
Namun, penjelasan dari pihak berwenang justru mengungkap akar masalah yang lebih dalam. Dery Ahmad Suwandi, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, yang turut melakukan investigasi, menyoroti adanya “kesenjangan pemahaman” di tingkat kader.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, ditemukan bahwa sebagian kader belum sepenuhnya memahami mekanisme distribusi MBG yang benar,” jelas Dery. “Masalah pungutan ini muncul karena adanya praktik pengemasan ulang makanan. Makanan yang sudah dikemas dengan standar dan aman dari dapur produksi, dibongkar dan dipindahkan ke dalam kantong plastik biasa oleh kader.”
Tindakan pengemasan ulang inilah, lanjut Dery, yang kemudian memunculkan persepsi kebutuhan biaya tambahan. “Padahal, hal itu seharusnya tidak dilakukan. Biaya operasional, termasuk kemasan dan logistik, sepenuhnya sudah ditanggung oleh program. Tidak ada alasan untuk memungut biaya sepeserpun dari penerima manfaat,” tegasnya.
Langkah Ke Depan: Sosialisasi Intensif dan Pengawasan Ketat
Insiden ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan jajarannya. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, akan dilakukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan. Rencananya, akan digelar pelatihan dan sosialisasi intensif bagi semua kader Posyandu di seluruh kelurahan. Sosialisasi ini akan berfokus pada prosedur operasi standar (SOS) yang benar, mulai dari penerimaan, pendistribusian, hingga penyerahan MBG kepada warga.
Selain itu, mekanisme pengawasan akan diperketat. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan secara langsung melalui saluran yang telah disediakan jika menemui praktik-praktik yang mencurigakan dalam program bantuan sosial apa pun.
Gelombang Kehebohan Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah dapat dipulihkan. Program MBG, yang memiliki tujuan mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi ibu serta anak, harus berjalan mulus tanpa dibayangi oleh praktik-praktik yang merugikan dan mencemarkan nama baik program tersebut.
